PRIBUMISASI EKONOMI ISLAM

Kalau melihat langsung pada praktiknya, justru masih banyak praktik ekonomi umat Islam yang masih menyimpang dari hukum Islam dan semakin mengkristal menjadi semacam kebiasaan. Bahkan lembaga-lembaga perekonomian Islam pun yang menjadi barisan terdepan dalam penegakan ekonomi Islam belum sepenuhnya mengaplikasikannya. Selain itu, praktik ekonomi Islam di masyarakat sudah banyak perkembangan baru yang sudah bergeser dari normatifitas fiqh, meskipun hal ini perlu pembuktian di lapangan. Sebagai contoh sederhana adalah keterlibatan mayoritas umat Islam dalam praktik bunga bank konvensional yang dihukumi haram oleh fatwa DSN/MUI. Akomodasi terhadap realitas sosial umat Islam yang berkaitan dengan praktik hukum ekonomi Islam sangat diperlukan, karena hal tersebut berimplikasi pada efektifitas dan respon di masyarakat serta prospek ekonomi Islam itu sendiri. Di sinilah perlunya pendekatan sosiologis dalam legislasi hukum untuk masyarakat dengan pola button-up.

Secara historis, pemberlakuan hukum dengan pola normatif dan top-down hanya akan menimbulkan suatu keruwetan dalam penegakannya, karena tidak akomodatif dan komunikatif dengan kebutuhan sosiologis masyarakat, serta cenderung menjauhi rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Harus diakui dengan jujur, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia masih elitis, lebih didominasi oleh sektor keuangan. Meski aliran darah ekonomi ditentukan oleh sektor keuangan, namun mesti diingat bahwa berkembang atau tidaknya ekonomi Islam ditentukan oleh seberapa taatnya umat Islam mempraktikannya dalam keseharian. Ibarat bangunan, baru satu bagian saja sektor keuangan yang tumbuh, sementara bagian lain masih belum berkembang. Tentu saja ini merupakan tugas bersama seluruh cendekiawan Muslim fokus pada pengembangan ekonomi Islam untuk menyusun dan mensosialisasikannya. Istilah arabisasi telah memberikan batas, jarak antara pelaku ekonomi Islam dengan konsumen atau umat Islam.

Dibutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk memastikan ikhtiar pribumisasi ekonomi Islam berjalan optimal. Istilah strategis bermakna jangka panjang, melibatkan seluruh stakeholder dan mampu masuk ke akar rumput. Pertama, mengenalkan ekonomi Islam ke anak usia dini melalui kurikulum belajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diperkenalkan ke lingkungan Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) bahkan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Menengah Atas (SMA). Dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) bergerak di bidang ekonomi Islam hendaknya banyak disalurkan untuk memperbanyak bahan bacaan kepada anak serta generasi muda. Kedua, terus menggencarkan sosialisasi tentang ekonomi Islam. Apabila menggunakan kerangka analisis struktur sosial umat, level akar rumput masih hampa belum memahami ekonomi Islam. Ketiga, pemangku kepentingan (stakeholder) ekonomi Islam juga harus diperluas, guru, ustadz, akademisi dan pimpinan pondok pesantren harus terlibat aktif.

Ibarat berjalan, di level akar rumput generasi muda sudah bersemai pemahaman utuh tentang ekonomi Islam, sementara di level elit, banyak kebijakan, produk ekonomi Islam telah dirumuskan dan berkembang dengan baik, maka akan ada perjumpaan dahsyat yang diyakini dapat menguatkan struktur ekonomi Islam. Harapan, tumbuhnya ekonomi Islam tidak keropos di sektor konsumtif, tetapi benar-benar sesuai sesuai dengan prinsip Islam. Sarjana ekonomi Islam di Indonesia perlu memfokuskan mengembangkan kajian  teori keluwesan hukum Islam berhadapan dengan perubahan serta dinamika kehidupan sosial masyarakat dengan menerapkan model kajian hukum ekonomi Islam normatif dan sosiologis. Tak hanya sekedar bangkit, ekonomi Islam pun akan tumbuh subur dan benar-benar terefleksi dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat Muliadi
Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *